Organisasi Penyelenggara UKG 2015

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, maka sangat dibutuhkan peran serta pendidik yang profesional. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, profesionalisme guru dituntut terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Didalam penyelenggaran sebuah kegiatan tentunya mempunyai struktur atau badan penyelengara. Begitu juga dengan pelaksanaan UKG, Oleh karena itu, Pada kesempatan kali ini kami akan memberi informasi kepada para reka guru calon peserta sertifikasi guru mengenai organsisasi penyelenggara UKG tahun 2015. 



1. Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) adalah penyelenggara UKG tingkat nasional dengan tugas-tugas sebagai berikut. 
a. Merencanakan kegiatan dan mengalokasikan biaya pelaksanaan UKG. 
b. Mengembangkan soal dan perangkat kerja pelaksanaan UKG online dan offline.
c. Mengkoordinasi pelaksanaan UKG online dan offline dengan PPPPTK/LPPPTK/LPPKS sesuai dengan
    ketentuan yang telah ditetapkan.
d. Mengkoordinasikan PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS dalam mengembangkan kisi-kisi dan instrumen 
    UKG. 
e. Menyiapkan data peserta UKG.
f. Mengembangkan sistem dan aplikasi UKG online.
g. Mensosialisasikan sistem UKGOnline kepada PPPPTK/LPPPTK- KPTK/LPPKS dan LPMP.
h. Mensosialisasikan sistem editor soal UKG kepada PPPPTK/LPPPTK- KPTK/LPPKS.
i. Mensosialisasikan rancangan mekanisme pelaksanaan UKG kepada PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS,  
   LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota.
j. Mengkoordinasikan seluruh instansi terkait dalam penyelenggaraan UKG mulai dari persiapan, 
   pelaksanaan, dan pengolahan hasil.
k. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan UKG. l. Menganalisa dan mengumumkan hasil UKG.
m. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan UKG. 

2. PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS PPPPTK/LPPPTK-KPTK/LPPKS berperan dalam kegiatan persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
a. Mengembangkan Kisi-kisi dan soal UKG sesuai dengan bidangnya.
b. Melakukan digitalisasi soal UKG sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
c. Mengkoordinir persiapan data peserta UKG pada provinsi binaannya.
d. Mengkoordinir dan melaksanakan pelatihan admin sistem UKG pada provinsi binaannya.
e. Mengkoordinir persiapan Tempat Uji Komptensi (TUK) Guru pada provinsi binaannya.
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan UKG dengan LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi.
g. Menerbitkan Surat Keputusan PPPPTK/LPPPTK/LPPKS tentang Koordinator Kabupaten/Kota, Admin 
    UKG Online, Panitia UKG dan pengawas ruang, koordinator lokasi dan operator TUK. Memantau dan 
    mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan UKG pada provinsi binaannya.
i. Membuat laporan penyelenggaraan UKG pada provinsi binaannya. 

3. LPMP
LPMP adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah sebagai mitra kerja yang melakukan pelaksanaan teknis penyelenggaraan UKG di tingkat provinsi dengan tugas-tugas sebagai berikut.
a. Membentuk kepanitiaan UKG di tingkat provinsi.
b. Mengidentifikasi lokasi UKG online dan UKG offline.
c. Mempersiapkan UKG bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
d. Memantau validasi data peserta UKG yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota.
e. Melakukan pembekalan penggunaan aplikasi sistem dan data peserta UKG kepada teknisi pada masing-
    masing TUK.
f. Berkoordinasi dengan dinas kab/kota dalam merekrut pengawas ruang.
g. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan UKG.
h. Menggandakan naskah soal UKG offline sesuai dengan ketentuan.
i. Mendistribusikan naskah soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) UKG offline ke panitia pelaksana t
   ingkat kabupaten/kota.
j. Menghimpun naskah soal dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) UKG dari panitia pelaksana UKG 
   tingkat kabupaten/kota setelah pelaksanaan selesai. 
k. Menyimpan dan mengamankan naskah soal sebelum dan sesudah pelaksanaan UKG sebagai dokumen 
   negara.
l. Menyimpan, mengamankan, dan mengirimkan Lembar Jawaban Komputer (LJK) hasil UKG ke tempat 
   pemindaian.
m. Memusnahkan naskah soal yang sudah diujikan sesuai dengan ketentuan pemusnahan dokumen negara. 

4. Dinas Pendidikan Provinsi
Dinas Pendidikan Provinsi dapat berperan sebagai Tim Pemantau pada saat pelaksanaan UKG berlangsung baik UKG online maupun Uji Kompetensi Manual.
a. Mempersiapkan TUK bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
b. Mengidentifikasi lokasi yang tidak dapat memiliki perangkat online. 

5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Dinas pendidikan kabupaten/kota adalah pelaksana teknis penyelenggaraan UKG di tingkat kabupaten/kota dengan tugas tugas sebagai berikut.
a. Membentuk kepanitiaan UKG tingkat kabupaten/ kota.
b. Menetapkan lokasi pelaksanaan UKG online dan UKG offline.
c. Menginformasikan maksud dan tujuan UKG kepada para guru di wilayah masing-masing.
d. Melakukan validasi data guru yang memenuhi persyaratan UKG UKG melalui aplikasi online.
e. Bersama LPMP menetapkan sekolah yang memenuhi syarat sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK) 
   Guru online.
f. Melakukan penempatan peserta ke dalam Tempat Uji Kompetensi (TUK) Guru.
g. Melakukan pembekalan penggunaan aplikasi UKG kepada admin/teknisi pada masing-masing Tempat Uji 
   Kompetensi (TUK) Guru.
h. Mencetak dan mendistribusikan Kartu Peserta UKG.
i. Menyediakan perlengkapan UKG offline yang diperlukan.
j. Menginformasikan jadwal pelaksanaan UKG online dan offline kepada peserta.
k. Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang Admin/Teknisi, 
   Pengawas Ruang, Koordinator Lokasi, dan Panitia Uji Kompetensi Guru (UKG).
l. Memfasilitasi koordinator kabupaten/kota dan koordinator lokasi dalam melaksanakan tugasnya masing-
   masing.
m. Memusnahkan naskah soal yang sudah diujikan sesuai dengan ketentuan pemusnahan dokumen negara.

Demikian yang dapat kami informasiakan mengenai Organsisasi penyelenggara UKG tahun 2015 mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih
Sumber Buku Pedoman UKG 2015.

PREMIUM ADVERTISEMENT


Lihat Contoh RPP

wdcfawqafwef